PDIP Soal Ahok Tak Dinonaktifkan Mendagri




KanalBerita8.co-
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan semua harus menghormati keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI yang sudah berstatus terdakwa penistaan agama.

"Jadi inilah aturan main yang sudah kita sepakati bersama menjadi sikap politik DPR mewakili daulat rakyat bersama pemerintah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak," kata Arteria kepada INILAHCOM, Sabtu (11/2/2017).

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan Menteri Dalam Negeri harus dan wajib hukumnya untuk menunggu kejelasan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), apakah Ahok akan dituntut diatas 5 tahun berdasarkan Pasal 156a KUHP atau dibawah 5 tahun sesuai Pasal 156 KUHP.

"Karena ini memiliki konsekuensi hukum yang amat sangat jauh berbeda," ujarnya.

Ia menjelaskan apabila waktunya tiba kemudian Ahok dituntut diatas 5 tahun, maka demi hukum Ahok akan diberhentikan sementara. Namun, jika tuntutan Ahok dibawah 5 tahun tentu tak perlu diberhentikan sementara kecuali Ahok ditahan.

"Itu pun nanti setelah tuntutan JPU," jelas dia.

Menurut dia, tujuan upaya hukum yang diajukan oleh para pelapor ini kan untuk mencari kebenaran substansial melalui forum terhormat dan sakral yang namanya lembaga peradilan, bukan ingin memenjarakan Ahok apalagi ingin memberhentikan Ahok dari jabatannya yang masih tersisa sampai Oktober 2017.


Untuk diketahui, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan pihaknya belum bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum memutuskan berapa lama Ahok akan dituntut.

"Jaksa itu kan mendakwa dua Pasal 156 sama Pasal 156a (KUHP), dimana Pasal 156 ancaman hukuman maksimal empat tahun dan Pasal 156a ancaman lima tahun. Kalau sekarang kami berhentikan menggunakan dakwaan Pasal 156a, terus tuntutannya menggunakan pasal satunya, ya kami digugat toh," katanya.

Menurut dia, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri baru bisa memberhentikan kepala daerah yang tersangkut masalah hukum jika tuntutannya kurungan penjara lima tahun ke atas.

"Kalau dakwaannya tunggal hanya satu pasal (156a), tentu saya akan pakai itu (sebagai dasar penerbitan SK penonaktifan Ahok). Nah masalahnya ini berlapis, sehingga tuntutannya menggunakan pasal yang mana, kan belum diketahui," ujarnya     (nc)


KOMENTAR ANDA

Name

cyber Daerah dunia islam ekonomi Gosip IFTTT Internasional Kanalberita8 Kesehatan Kriminal nasional Olahraga Peristiwa politik video WordPress
false
ltr
item
KanalBerita8|Media Online: PDIP Soal Ahok Tak Dinonaktifkan Mendagri
PDIP Soal Ahok Tak Dinonaktifkan Mendagri
https://2.bp.blogspot.com/--IzB9cUieIw/WKAKi0fbU4I/AAAAAAAADwc/WNQ6lO6r0G43J9quZv72edfNk5RGAbIMQCLcB/s640/330.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--IzB9cUieIw/WKAKi0fbU4I/AAAAAAAADwc/WNQ6lO6r0G43J9quZv72edfNk5RGAbIMQCLcB/s72-c/330.jpg
KanalBerita8|Media Online
http://www.kanalberita8.co/2017/02/pdip-soal-ahok-tak-dinonaktifkan.html
http://www.kanalberita8.co/
http://www.kanalberita8.co/
http://www.kanalberita8.co/2017/02/pdip-soal-ahok-tak-dinonaktifkan.html
true
7265525121395005005
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy